Saham Indonesia di Freeport Bakal Bertambah, RI jadi Bos Tambang?

Komaidi Notonegoro, direktur eksekutif robbanipress.co.id, lembaga pengawas energi yang berbasis di Jakarta, dan ReforMiner Institute, yakin 10 persen saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia akan memperluas kendali pemerintah atas perusahaan pertambangan tersebut.

“Positifnya tentu penguasaannya lebih besar, mayoritas 51 persen, padahal kita akan lebih tinggi dari itu kalau nanti kita lakukan. Memang pemerintah Indonesia yang akan mengontrol arah perusahaannya,” kata pemerintah Indonesia. Komaidi untuk robbanipress.co.id, Rabu (29/5/2024).

Komaidi mengatakan, meski sebelumnya Freeport sebagian besar dijalankan oleh asing, namun dengan semakin banyaknya kepemilikan saham di perusahaan tersebut oleh pemerintah Indonesia, maka diharapkan akan mampu mengendalikan Dewan Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (Dewan Komisaris) Freeport.

“Dulu itu aturan mayoritas, artinya mereka punya kekuatan untuk mengontrol target perusahaan, termasuk implementasi selanjutnya dari BOD, BOC, lalu target produksi dan kebijakan lain seperti recall. Pemerintah punya kendali lebih besar,” katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan mengatakan kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia akan meningkat sebesar 10 persen dalam beberapa bulan mendatang. Dengan demikian, total saham PT Freeport yang dimiliki pemerintah berjumlah 61 persen.

Jokowi mengatakan kepemilikan mayoritas PT Freeport akan membawa manfaat besar bagi negara. Dimana sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas pemerintah dalam bentuk royalti, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pegawai, bea keluar, dan bea keluar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Indonesia meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, dari 51 persen menjadi 61 persen, dalam waktu dekat. Tujuan ini sejalan dengan rencana yang disiapkan pemerintah. 

Sekadar informasi, PT Freeport Indonesia mendapat kelonggaran penjualan listrik ke luar negeri hingga Mei 2024. Izin tersebut merupakan pengecualian setelah pemerintah melarang ekspor bahan baku mulai 10 Juni 2023 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2020. 3. Ekstraksi Bahan Baku mineral dan batu (Hukum Minerba). 

Pengecualian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESAM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Mineral Logam Dalam Negeri.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia juga sedang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga (smelter) di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di kawasan Gresik yang dijadwalkan selesai pada Mei 2024 dan mulai beroperasi pada Juni. 2024 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kelonggaran ekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 diberikan karena Freeport Indonesia memenuhi regulasi terkait pembangunan smelter dan biaya investasi. 

Karena memenuhi kriteria di atas 51 persen, dan dana proyek yang dikeluarkan banyak. PT Freeport Indonesia mengeluarkan US$2,2 miliar, jelasnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi optimistis kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia bisa meningkat hingga 61 persen dalam waktu dekat. Meski proses perundingannya sangat sulit, RI 1 menargetkan aksesi bagian tambahan ini bisa selesai paling lambat Juni 2024.

“Aturannya dibuat dulu, baru bisa segera diakhiri perundingannya. Tapi kalau saya lihat, saya targetkan Juni. Sesegera mungkin, kalau bisa, secepatnya, paling lambat Juni,” ujarnya. Beberapa waktu lalu.

Jokowi pun angkat suara terkait permintaan Indonesia Freeport yang kembali memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga. Namun, pemerintah saat ini masih fokus untuk mengakuisisi saham Freeport Indonesia yang lebih besar. 

“Pertama pembahasan ini harus diselesaikan, baru disusun berikutnya. Ada yang belum selesai,” tegas Jokowi.