KAI Minta PMN hingga Insentif Fiskal Buat Bayar Utang CDB Rp 6,9 Triliun

robbanipress.co.id, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima pinjaman sebesar Rp 6,9 triliun dari China Development Bank (CDB) pada Februari 2024. Pinjaman ini digunakan untuk menutupi biaya peningkatan Jalur Kereta Api Whoosh Jakarta-Bandung proyek. mendesak.

Wakil Ketua Eksekutif KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan, dari sisi akuntansi, utang juga menjadi beban KAI. Padahal, untuk memenuhi tambahan biaya proyek Kereta Berkecepatan Tinggi Whoosh, ada keterlibatan konsorsium Indonesia dan China.

“Memang kami konsorsium terdepan untuk kereta cepat. KAI tidak hanya memberikan modal, tapi propertinya masuk ke portofolio kereta api (KAI). Artinya, kalau properti masuk ke portofolio kereta api (KAI), pinjamannya masuk ke kereta api,” ujarnya. kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Ia mengatakan, untuk memenuhi kewajiban membayar utang tersebut, diperlukan dukungan pemerintah. Misalnya saja mengurangi beban pembangunan infrastruktur KAI sebagai operator.

“Kami mohon dukungannya karena (kalau proyek) infrastruktur sebagian besar menjadi tanggung jawab operator. Saat pembangunan jalan kami didukung dengan pencarian tiket, begitulah katanya,” ujarnya.

Dukungan yang dimaksud dapat berupa pembebasan biaya Pemeliharaan dan Pengoperasian Infrastruktur (IMO), serta pajak dan biaya terkait lainnya. Langkah ini menjadi pertimbangan agar operasional tetap lancar.

“Sebaliknya, yang membuat kami khawatir karena sudah berfungsi, maka perlu biaya operasional. Kalau jumlah penumpang tidak tercapai, kami akan hitung, artinya uang bisa habis, rugi segi. operasi, tapi masih belum ada keuntungan. Kami sedang memikirkan hal ini, untuk melanjutkan kegiatan “Satu, selain hutang”, katanya.

Selain itu, jelas Agus, permintaan dukungan pemerintah juga mencakup usulan penyertaan modal daerah (PMN). Namun, dia tidak merinci rencana usulan PMN tersebut.

“PMN itu wajib. Ini dukungan pemerintah,” tegasnya.

Sedangkan Agus bertujuan untuk menekan biaya operasional. Misalnya saja dari segi biaya IMO yang menurutnya bisa dibebankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, KAI meminta pengecualian Track Access Charge (TAC). Termasuk penggunaan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).

“Kalau kita (pakai) milik pemerintah, kita kena tarif tol. Kita minta ini dihilangkan. Termasuk kereta api jarak jauh, karena nanti dihitung dengan harga yang sama,” tuturnya.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Instansi yang terlibat antara lain koordinasi Kementerian Kelautan dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Sudah disampaikan dan belum diambil keputusannya, kita harapkan didukung, kalau tidak maka akan sedikit menyulitkan kita. Kita punya 3 panitia perkeretaapian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian. Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Artinya, persoalan ini semakin meningkat dan dibahas di sana,” ujarnya.

Karena ini kata infra, proyek yang dibiayai konsorsium BUMN. Bukan PSN yang sepenuhnya dibiayai APBN, pungkas Agus.