Terinspirasi Indonesia, AS Minta Uni Eropa Tunda dan Revisi Kebijakan EUDR

robbanipress.co.id, Jakarta Sebagai kerangka peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa (UE) dengan tujuan menerapkan kewajiban kehati-hatian terhadap banyak perkebunan dan hutan, Peraturan Deforestasi UE (EUDR) dianggap sebagai salah satu a. tantangan yang dapat merugikan tanaman dan tanaman hutan di Indonesia, salah satunya adalah kelapa sawit.

Serta mengurangi berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati sesuai berbagai perjanjian, konvensi dan konvensi.

Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia menjadi negara terdepan yang menyerukan keprihatinan serius dan perbedaan pendapat dengan UE terkait diskriminasi terhadap pohon palem dan keberadaan EUDR.

Selain itu, Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa juga sepakat untuk membentuk kelompok kerja ad hoc (joint ad hoc working group) mengenai EUDR untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Kelompok kerja juga telah dibentuk untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan solusi terkait penerapan EUDR.

“Penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan tanaman pangan dan tanaman pangan yang sangat penting bagi kita, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan kelapa sawit,” tegas Menteri Pembangunan Ekonomi Airlangga Hartarto kepada perwakilan masyarakat sipil. dan organisasi non-pemerintah di Brussels, Belgia pada akhir Mei tahun lalu.

Sejalan dengan upaya penolakan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia, seperti dilansir mypalmoilpolicy.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik maupun Demokrat juga telah mengeluarkan peraturan EUDR yang dianggap tidak adil bagi petani yang memasuki pasar Eropa.

Selain itu, penundaan implementasi atau perubahan peraturan EUDR juga dinilai sebagai solusi yang bisa diterapkan saat ini. Minta penundaan

Selain itu, pernyataan penolakan EUDR terhadap kebijakan tersebut sejalan dengan pendapat Menteri Pertanian UE. Selain itu, 20 dari 27 menteri juga meminta penundaan EUDR, pada Pertemuan Dewan Konfigurasi Perikanan dan Pertanian (AGRIFISH) yang digelar sebentar lagi.

“Amerika adalah pihak kedua yang menentang EUDR, sehingga EUDR yang dicanangkan Indonesia pada kunjungan bersama Menteri Perekonomian dan Perdana Menteri Malaysia, terus mendapat dukungan dari negara-negara yang mempunyai gagasan, baik dari Partai Republik maupun dari Partai Republik. dan Partai Demokrat menanyakan persoalan EUDR ke Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, pada Rabu (24/04).

Selain itu, kebijakan EUDR yang juga mendapat perhatian dari New York Times dan Financial Times juga berdampak pada jenis permasalahan yang dapat terjadi pada rantai pasok, harga dan pasar berkelanjutan seperti dampaknya terhadap petani. dan negara pengekspor. Dengan potensi dampak ini, banyak petani dan produsen makanan mengharapkan pendekatan yang lebih terukur.

Selain itu, kelompok pertanian terkemuka di Uni Eropa, Copa Cogeca, juga mengusulkan penundaan penerapan EUDR karena tidak memungkinkan karena waktunya tidak dapat diselesaikan untuk mempersiapkan seluruh sistem dengan baik sesuai batas waktu pelaksanaannya. hukum ini kebijakan EUDR.

Selain perhatian dan kritik yang diungkapkan oleh Amerika Serikat dan Asosiasi Pertanian Eropa mengenai kebijakan EUDR, negara-negara seperti India dan Brazil, serta banyak negara lainnya, telah menyatakan keprihatinan yang besar terhadap kebijakan tersebut. Persyaratan untuk implementasi kebijakan EUDR.