Jelang Pilpres 2024, BAKTI Kominfo Siapkan Akses Internet di TPS Daerah 3T

robbanipress.co.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung terselenggaranya pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Melalui Badan Telekomunikasi dan Akses Informasi (BAKTI), Cominfo memfasilitasi kebutuhan akses internet di daerah terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T) sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu.

“BAKTI Kominfo dan KPU Pusat dan Daerah juga telah berkoordinasi untuk memetakan wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum tersedia internet,” kata Ketua BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar.

Fadhilah Mathar mengatakan BAKTI Kominfo mendapat tawaran internet dari KPU sebesar 80.000 poin.

Fadillah mengatakan, “Sekitar 80.000 lokasi TPS membutuhkan akses internet. Ini data yang disarankan KPU dan kami sudah membuat rencana bersama.”

Sekadar informasi, bandwidth yang dibutuhkan untuk mengirimkan data terkait Pemilu atau Pilpres 2024 adalah 3 hingga 4 Mbps.

“KPU menyampaikan kepada kami bahwa teknologi yang dibutuhkan belum tentu selalu tepat. Ada yang melalui penyimpanan lalu diunggah,” kata Fadhilah.

Ia juga menyatakan Cominfo akan menggunakan solusi teknologi untuk memenuhi kebutuhan akses internet penyelenggara pemilu.

Selain itu, rata-rata di wilayah 3T akses dan konektivitas sangat sulit dan tidak dapat diselesaikan dengan akses darat.

“Kami upayakan agar seluruh wilayah yang sudah terinternet bisa dijadikan TPS. Tidak semua menggunakan BTS, ada juga yang sudah fixed broadband,” jelas Fadhilah.

Sedangkan untuk wilayah yang belum memiliki akses BTS dan fixed broadband akan digunakan teknologi ground segment dari Satelit SATRIA 1.

BAKTI Cominfo juga menegaskan, tidak semua tempat merupakan wilayah layanan pemerintah.

Penentuan wilayah layanan dan penyelenggara jasa telekomunikasi BAKTI Cominfo berada di tangan Direktur Jenderal Pelayanan Pos dan Informatika Cominfo.

“Jadi untuk penyediaan internet pada pemilu 2024, kami bermitra dengan penyedia jasa internet dan operator seluler,” kata Fadillah.

Sementara itu, sebulan lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Kamis (28/12/2023) meresmikan pengoperasian Base Transceiver Station (BTS) 4G dan integrasi Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1).

Siang ini saya resmikan pengoperasian sinyal BAKTI 4G BTS dan akses internet di desa 3T, serta pengoperasian dan integrasi Satellita RI 1 di Rezim Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, kata Presiden Jokowi.

Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo) Budi Arieh Setiadi mengumumkan 4.990 BTS 4G telah selesai dibangun.

“Dari total target 7.200, masih dibangun 1.800 opsel (operator seluler), dan yang bisa kita selesaikan tahun ini 4.990. Saya sudah lapor ke Presiden 4.988, artinya sudah ada dua lagi. .-udara,” kata Budi.

Berdasarkan laporan, masih ada sekitar 630 BTS 4G yang belum selesai dibangun pada tahun ini. Menkominfo berharap proyek ini selesai pada awal tahun 2024.

“Kita harapkan pada semester pertama atau triwulan pertama tahun depan, selama tiga bulan, kita berharap wilayah Kahar khususnya di Papua bisa selesai,” kata Menkominfo.

Dalam kesempatan itu, Budi mengklarifikasi, permasalahan yang ditemui dalam proyek BAKTI Kominfo lebih banyak terkait pengelolaan hukum dibandingkan permasalahan teknis.

Sedangkan pada tahun 2021, pembangunan BTS 4G tahap kedua akan dilaksanakan di 5.618 lokasi yang terbagi dalam dua tahap, yaitu Tahap 1 pada tahun 2021 di 4.112 lokasi dan Tahap 2 di 1.506 lokasi pada tahun 2022.

“Pembangunannya difokuskan di wilayah 3T yang 76 persen cakupannya berada di wilayah timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Selain itu, hingga 26 Desember 2023, BTS 4G fase satu sudah live sebanyak 1.682 site, sedangkan BTS tahap kedua sudah live sebanyak 4.990 site dari total target.

Menurut Budi, masih ada 628 lokasi yang belum mengudara, sebagian besar disebabkan oleh situasi utama aparat keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi.

Guna mempercepat penyelesaiannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusinya.

Pendanaan pembangunan BTS 4G bersumber dari APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk mempercepat penggelaran infrastruktur digital, BAKTI melanjutkan perjanjian kerja sama dengan mitra sebelumnya untuk layanan BTS 4G di wilayah 3T.