Sri Mulyani: APBN Surplus Rp 22,8 Triliun per 15 Maret 2024
robbanipress.co.id, Menteri Keuangan (Mankyu) DKI Jakarta Sri Mulani Indrawati mengungkapkan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghasilkan Rp 22,8 triliun atau 0,10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). sampai bulan Maret. 15 Agustus 2024.
APBN surplus 0,10 persen sampai 15 Maret, kata Sri Mulani dalam rapat dengan Panitia Eksekutif XI DPR RI yang disiarkan Selasa (19/3/2024).
Surplus APBN berasal dari pendapatan pemerintah yang tercatat sebesar Rp 493,2 triliun. Angka ini mewakili penurunan sebesar 5,4 persen selama setahun.
Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp399,4 triliun, meliputi pajak sebesar Rp342,9 triliun dan bea masuk dan cukai sebesar Rp56,5 triliun.
Pendapatan lainnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 93,5 triliun. Selain itu, ada dana hibah sebesar Rp 200 miliar.
Sementara belanja pemerintah tercatat sebesar Rp 470,3 triliun. Belanja pemerintah ini berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp328,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp141,4 triliun.
Selain itu, saldo awal tercatat masih terutang sebesar Rp. 132,1 triliun.
“Peningkatannya sangat besar karena pemilu,” jelas Menteri Keuangan Sri Mullaney.
Menteri Keuangan Sri Mulani Indrawati mengatakan pihaknya optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,2 persen pada tahun 2024. Harapan ini terlepas dari adanya tekanan, salah satunya adalah krisis ekonomi global.
Meski demikian, Sri Mullaney juga mengakui pertumbuhan sebesar 5,2% pada tahun ini tidak lepas dari adanya risiko yang besar.
Ancaman tersebut berasal dari perbedaan perkiraan lembaga keuangan dunia yaitu IMF yang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan tumbuh sebesar 5% pada tahun ini, dibandingkan perkiraan Bank Dunia sebesar 4,9% dan OECD sebesar 5,2%.
“Mereka mengakui (mengetahui) untuk mengurangi risiko agar lebih kecil dari APBN kita sebesar 5,2 persen,” kata Sri Mulani saat rapat kerja dengan Pansus XI DPR yang ditayangkan Selasa (19/3/2024).
Sebelum tahun 2025, Sir Mullaney juga melihat risiko penurunan belum membaik karena proyeksi lembaga internasional masih berada di kisaran 5% bahkan kurang. Meski begitu, Sri Multani meyakinkan pemerintah tetap optimis dan realistis.
Namun dalam kesempatan tersebut, Sri Multani menyoroti kinerja pembangunan ekonomi negara-negara besar termasuk Indonesia. “Kalau kita lihat tahun 2023, kita lihat hanya 4 negara yang pertumbuhannya di atas 5%. India, Filipina, india, dan Tiongkok,” ujarnya.
“Pada tahun 2024, kita akan melihat India, Filipina, Vietnam dan Indonesia berada di atas 5 persen. Jadi kita akan melihat Indonesia tetap stabil pada angka di atas 5 persen, sementara negara-negara lain mungkin kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan angka tersebut.”