Anggaran Kementerian ATR/BPN Kurang, AHY Mau Pinjam dari Bank Dunia

robbanipress.co.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Wilayah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pagu anggaran kementeriannya tahun 2025 tidak cukup untuk menjalankan seluruh program yang telah ditetapkan. . Kementerian ATR/BPN mendapat pagu anggaran sebesar Rp 6,45 triliun pada tahun 2025.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (6/11), Menteri AHY mengusulkan penambahan anggaran lebih dari 100 persen mulai pagi ini atau mencapai Rp 7,58 triliun.

Sebenarnya yang diusulkan di 2025 itu sampai Rp 14 triliun. Akhirnya kita jadi enggan ketika mengetahui pagu indikatifnya Rp 6,5 triliun, kata AHY dalam rapat kerja Komite II DPR yang disiarkan Selasa ( 10/10/2019). 6/11/2024).

Jika usulan anggaran tambahan tidak disetujui, partai tersebut akan meminta pinjaman bersubsidi dari Bank Dunia.

“Kami juga berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Kami melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan pinjaman sekitar $200 juta,” katanya.

Kementerian ATR/BPN masih dalam tahap negosiasi dengan Bank Dunia untuk pinjaman tambahan.

“Kami sedang bernegosiasi untuk meminta tambahan jumlah hingga 600 juta dolar. Ini berarti peningkatan pinjaman perangkat lunak tiga kali lipat dari 5 tahun sebelumnya ke 5 tahun berikutnya. Namun kami tidak berani mempublikasikannya di Karena Kami masih dalam proses negosiasi, artinya mengatasi defisit anggaran yang kami usulkan pada 2025, jelas AHY.

Menteri ATR/BPN menjelaskan, usulan anggaran sebesar Rp 14 triliun akan dialokasikan untuk program dukungan pengelolaan sebesar Rp 5,62 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp 8 triliun, serta program perencanaan penggunaan lahan. 401 triliun rupee. . .

Jika usulan tersebut tidak disetujui DPR, AHY mengatakan setidaknya APBD 2025 tidak berbeda dengan APBD 2023 sebesar 7,49 triliun rupiah.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kinerja kementeriannya kepada Komisi II DPR RI pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menteri AHY menyatakan realisasi anggaran ATR/BPN hampir sempurna atau mencapai 97,56% pada tahun 2023.

Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,72 triliun. Capaian realisasinya sebesar Rp 7,8 triliun atau 97,56%, kata Menkeu. AHY dalam rapat kerja dengan Komisi DPR. II, diterbitkan pada Selasa (6/11/2024).

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target pada tahun 2023.

Dari target Rp 2,50 triliun, realisasinya mencapai 121,89% atau Rp 3,05 triliun, jelas Menteri AHY.

Ia juga mencatat hingga akhir tahun 2023, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan 10 program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

“Dari 10 program dan kegiatan tersebut, ada tiga program yang sesuai target, antara lain: reformasi akses yang sudah selesai 100%, peta zona nilai tanah sudah selesai 100% dan data tanah adat juga sudah selesai 100%,” jelasnya.

Terdapat lima program lain yang melebihi sasarannya. Program pertama adalah dokumen persetujuan dana RDTR Kabupaten/Kota yang mencapai 116,98%.

Program kedua, Peta Tematik Bumi dan Antariksa, tuntas 143,29%. Ketiga, peta tanah Pendaftaran Tanah Sistematika Lengkap (PTSL) yang telah selesai sekitar 101,87%.

Berikutnya data dan informasi P4T (penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) sebesar 100,16%. Selain penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan, penyelesaiannya mencapai 120,32%.

“Ini adalah dua program yang hampir mencapai sasarannya, yakni SK redistribusi dengan penyelesaian 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL dengan penyelesaian 96,24%,” jelas Menteri AHY.