Blokade Perdagangan Minyak Rusia dan Sektor Keuangan, Inggris Jatuhkan Sanksi Baru

JAKARTA – Inggris mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dalam putaran terbaru sanksi Barat terhadap Rusia yang menyasar sektor energi dan sistem keuangan negara tersebut di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Langkah ini sejalan dengan tindakan serupa yang dilakukan AS melalui koordinasi dengan negara maju G7 lainnya.

Hal ini berdasarkan pernyataan pemerintah seperti dilansir RT. Secara total, 50 entitas dan individu telah diidentifikasi masuk dalam daftar sanksi terbaru AS, yang bertujuan mengganggu kemampuan Moskow untuk melewati batas atas harga minyak Rusia melalui penggunaan “armada bayangan” kapal tanker.

Target baru ini juga mencakup lembaga-lembaga yang menjadi jantung sistem keuangan Rusia, khususnya Bursa Efek Moskow dan dua anak perusahaannya, National Clearing Center (NCC) dan National Settlement Depository (NSD). Tindakan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan AS yang menunjuk MOEX sehari sebelumnya, kata pemerintah Inggris.

Sanksi baru Inggris juga akan menargetkan pemasok senjata, peralatan mesin, mikroelektronik, dan logistik untuk militer Rusia, termasuk entitas yang berbasis di Tiongkok, Israel, Kyrgyzstan, dan Turki, serta kapal yang membawa barang-barang militer dari Korea Utara ke Rusia, menurut pemberitahuan tersebut. .

“Hari ini kami sekali lagi meningkatkan tekanan ekonomi melalui sanksi untuk membatasi kemampuan Rusia membiayai mesin perangnya. (Presiden Rusia Vladimir) Putin harus kalah dan memutus kemampuannya dalam konflik berkepanjangan,” kata Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.

“Inggris akan selalu bahu membahu dengan Ukraina dalam perjuangannya demi kebebasan,” katanya.

Sunak menghadiri KTT Pemimpin G7 di Italia, di mana pemerintah Inggris berencana memberikan bantuan keuangan sebesar 242 juta pound (309 juta USD) ke Ukraina.

Langkah terbaru Inggris ini diambil setelah AS menjatuhkan sanksi tambahan terhadap 300 orang dan entitas di Rusia dan negara lain atas apa yang disebutnya terkait dengan “ekonomi perang” Moskow.

Duta Besar Moskow untuk Washington Anatoly Antonov mengkritik tindakan tersebut, dan mengatakan bahwa Rusia akan merespons dengan “keras” terhadap sanksi dan tindakan “kontroversial” lainnya yang dilakukan AS.