Bos Hutama Karya Sebut Jalan Tol Trans Sumatera Belum Cocok Pakai Sistem Gerbang Tol Nirsentuh

robbanipress.co.id, Jakarta – Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan jalan bebas hambatan non kontak atau multi lajur (MLFF) tidak layak digunakan di jalan nomor Trans Sumatera (JTTS). Cara ini diyakini hanya bisa digunakan pada sistem telepon Pulau Jawa.

Sebagai operator panggilan, Budi menilai sistem MLFF masih perlu sedikit modifikasi untuk bisa diterapkan di Indonesia. Upaya kemudian dilakukan di nomor telepon Bali Mandara.

Ya, menurut saya ini sedikit perubahan, kata Budi, saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Ia mengatakan sistem panggilan otomatis tidak cocok untuk penggunaan JTTS. Perlu diingat bahwa nomor telepon tersebut masih berlaku, yaitu pembayaran tiket dilakukan di lokasi gerbang.

Ia mengatakan, sistem MLFF cocok untuk nomor telepon Pulau Jawa. Karena metode pembayaran sudah berhasil dibuka atau tertulis di pintu masuk nomor telepon.

“Kalau layak dibuka seperti di Jawa. Kalau ditutup seperti di Sumatera tidak layak,” ujarnya.

Di sisi lain, trafik JTTS tercatat masih jauh dari telepon jalan raya di Pulau Jawa. Dia mencatat, jalan tol di Sumatera baru bisa digunakan setelah lalu lintas mencapai 25.000 kendaraan per hari.

“Karena mobilnya masih kecil, kalau di Jawa sudah (tinggi), kalau dulu menyentuh antrean panjang, kalau di sana (Sumatera) belum,” ujarnya.

Hutama Karya merupakan operator tol Jakarta Outer Ring Road S atau JORR-S dan tol Tanjung Priok.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendukung segera diluncurkan pembayaran nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun ini.

Ia mengatakan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah memberikan manfaat bagi pengguna telepon karena tidak perlu membayar biaya conference call.

Gde menilai MLFF sangat efisien dalam hal harga dan operasional barang dan jasa, terutama saat libur Idul Fitri dan Tahun Baru.

“Setiap libur panjang lebaran atau akhir tahun, penggunaan kendaraan angkutan selalu terjadi di beberapa titik panggilan, misalnya pada libur lebaran yang menurut langkah pemulihan pemerintah datang juga menyebabkan kemacetan karena besarnya arus lalu lintas. jumlah orang yang standby bahkan saat liburan akhir tahun di Bali “Nomor telepon Bali padat trafiknya,” kata Gde dalam pesannya, Jumat (17/5/2024).

Oleh karena itu, lanjut Gde, sudah saatnya Indonesia menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut dia, kerugian atau dampak kemacetan sangat besar terhadap perekonomian. Misalnya bensin tumpah di jalan.

Di Jakarta sendiri, menurut Kementerian Perhubungan, kerugian lalu lintas mencapai Rp 65 triliun per tahun karena konsumsi bahan bakar dan waktu yang terbuang. Belum lagi kerugian sosial, seperti polusi hingga berkurangnya waktu bersama keluarga. permasalahan ini harus diselesaikan dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” kata Gde.

MLFF merupakan metode pembayaran tol yang memungkinkan pengguna melewati bilik telepon tanpa henti.

Sistem MLFF telah diuji coba sejak 12 Desember 2023 di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), peralatan pendukung MLFF telah dipasang pada jalur nomor plaza

Sebelumnya, PT Hutama Karya (Persero) kembali menerapkan pembayaran dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2024. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung ( JTTS).

Direktur Hutama Karya Budi Harto mengatakan usulan PMN ini didanai melalui investasi finansial. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dana sebesar Rp1 triliun ke Komisi XI DPR RI.

“Permintaan modal PMN tahun anggaran (2024) dari Cadangan Investasi Hutama Karya sebesar Rp 1 triliun yang akan dialokasikan ke tol Palembang-Betung,” kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (02). /07/2024).

Meningkatkan kapasitas perseroan Dijelaskannya, suntikan PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perseroan. Pertama, mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“(Kedua), melanjutkan pengerjaan ruas Tol Palembang-Betung. Ketiga, meningkatkan backbone (penopang) Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Jambi,” ujarnya.

Dengan adanya pembayaran dari PMN ini diharapkan bermanfaat dalam menghubungkan Pulau Sumatera lebih lanjut. Sehingga dapat mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi.

“Meningkatkan penerimaan pajak dan menambah lapangan kerja sebagai tol di koridor tersebut,” tuturnya.

Ruas Palembang-Betung merupakan bagian dari ruas JTTS Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) yang ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2025.