Hardiknas 2024, Ketua Komisi X DPR: Pendidikan Indonesia Masih Hadapi Tantangan Besar

JAKARTA – Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Para pengambil kebijakan (stakeholder) diyakini harus memperkuat kolaborasi dalam mencari terobosan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.

“Saat ini kami memandang perlunya peningkatan kerja sama antara organisasi pendidikan dan masyarakat untuk memastikan kebijakan kita di bidang pendidikan tidak bersifat top-down. “Apalagi kerja sama ini diperlukan untuk menentukan prioritas kebijakan agar pendidik sejalan dengan permasalahan di bidang ini,” kata Ketua Komisi.

Huda mengatakan, capaian sistem pendidikan Indonesia saat ini masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti rendahnya kemampuan dasar peserta didik dalam bidang literasi, sains dan matematika, masih belum terselesaikannya permasalahan kesejahteraan guru, terbatasnya akses terhadap institusi pendidikan tinggi di tanah air.

“Yang menarik adalah tantangan-tantangan besar ini sepertinya dihadapi dengan kebijakan top-down yang membatasi partisipasi masyarakat sipil dalam pendidikan,” ujarnya.

Merujuk data Human Capital Index (HCI) Bank Dunia, kualitas kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Indonesia hanya berada di peringkat 96 dari 173 negara. Sementara Singapura peringkat 1, Vietnam 38, Malaysia 62, dan Thailand 63: “Rendahnya nilai PISA Indonesia dan tingginya prevalensi stunting pada anak-anak kita menjadi penyebab turunnya peringkat HCI Indonesia,” jelas Huda.

Hasil PISA Indonesia, lanjut Huda, juga menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam bidang literasi, sains, dan matematika sebanding dengan negara lain. Pada tahun 2022, skor PISA Indonesia untuk literasi adalah 359, sains 383, dan matematika 379.

Capaian tersebut tertinggal jauh dari pelajar Singapura yang angka melek hurufnya 543, sains 561, dan matematika 575. Bahkan angka literasi pelajar Indonesia 462, sains 472, dan matematika 469, ujarnya.

Menurut Huda, kebijakan Merdeka Mengajar dinilai banyak kalangan tidak benar-benar memberikan kebebasan bagi penyelenggara pendidikan untuk membentuk pengalaman belajar mengajar yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Dalam praktiknya, kebijakan Merdeka Belajar masih terperosok pada kegiatan teknis-administratif yang membebani guru dan tenaga kependidikan. Penetapan kurikulum mandiri mulai tahun ajaran 2024/2025 juga menjadi kendala tersendiri, meski ada masa koreksi pada dua tahun ke depan, ujarnya.

Politisi PKB ini berharap pemerintah memprioritaskan penyelesaian pengangkatan satu juta guru menjadi PNS dalam hal kontrak jasa kontrak (BPK). Langkah ini untuk memberikan solusi bagi kesejahteraan guru yang menjadi permasalahan mendesak dari waktu ke waktu.

“Kami percaya bahwa kesejahteraan guru adalah kunci dari setiap inovasi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan kita. “Jika guru sukses, apapun kurikulumnya, apapun kompetensi siswa yang dikembangkan, apapun metode belajar mengajar yang dipilih, kemungkinan suksesnya besar,” ujarnya.