Kasih Konsesi Tambang ke NU Disebut karena Janji Politik, Ini Penjelasan Menteri Bahlil

robbanipress.co.id, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menolak pemberian izin pertambangan kepada Nahdlatul Ulama (NU) sebagai komitmen politik. Menurut dia, persaingan politik dalam pemilihan presiden (pilpres) sudah usai.

“Jadi kami tidak hanya melakukan hal kecil-kecilan saja, kami ada niat baik untuk kembali dikaitkan dengan politik,” tegas Balil di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Ia mengatakan awalnya ada protes karena izin usaha pertambangan (IUP) hanya diberikan kepada orang kaya. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika ia ingin menawarkan konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, mereka tetap mendapat tanggapan positif.

“Ingat, waktu saya jadi Presiden BKPM, saya mendapat protes besar, kenapa mereka memberikan IUP hanya kepada kelompok korporasi, IUP hanya diberikan kepada asing. Sekarang kita mau memberikannya kepada ormas keagamaan, sebenarnya kita mau apa? Politik itu atas., kanan “Prabowo menang 58 persen, dan itu tidak ada hubungannya dengan politik,” jelasnya.

Ia menegaskan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak hanya memberikan IUPK kepada NU. Namun, mereka mengontrol sumbangan ke organisasi keagamaan lain.

“Saya juga harus bijak terhadap saudara-saudara kita, semua agama di republik ini punya hak yang sama untuk diakui, jadi tidak boleh ada diskriminasi, harus setara secara proporsional,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, pemberian IUPK kepada NU tidak ada kaitannya dengan utang politik Pilpres 2024.

“Semua ini tidak ada hubungannya dengan politik. Pemilihan presiden sudah selesai dan kita akan membentuk kabinet baru. Apa yang akan terjadi? Jika kita melakukan ini sebelum pemilihan presiden baru, mungkin masyarakat akan menghubungkannya dengan hal ini.” masuk akal pada akhirnya Ya benar?

.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemberian izin pertambangan batu bara kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Ia mengatakan, hal ini merupakan langkah memberikan peluang bagi usaha kecil di Tanah Air.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satunya.

Menteri Balil menegaskan, keputusan pemberian izin pertambangan kepada organisasi keagamaan sudah berdasarkan aturan yang baik. .

Perintah Presiden agar dilakukan redistribusi, jangan sampai hanya dikuasai kelompok tertentu saja,” tegas Balil di Kantor Departemen Penanaman Modal/BKPM DKI Jakarta, Jumat (7/6). . 2024). dikritik

Ia mengaku kerap mendapat kritik sejak menjabat Menteri Investasi. Kritik utamanya adalah pemberian konsesi pertambangan kepada perusahaan besar bahkan perusahaan asing.

Namun, ia heran ketika pemerintah kini memberikan kesempatan kepada organisasi keagamaan, mereka justru dipandang kurang baik. .

“Saya sudah bertahun-tahun dikritik karena alasan IUP mau pakai pengusaha nasional, apalagi asing. Jadi sekarang saya serahkan ke ormas keagamaan,” ujarnya.

“Kemudian kita berharap hasilnya tidak terlalu berat dengan proyek pengabdian masyarakat,” imbuhnya.

.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencananya memberikan konsesi pertambangan batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahkan, dia menyebut akan memberikan konsesi lahan yang cukup besar.

Ia menjelaskan, hal ini merupakan kelanjutan dari peraturan yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. Aturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

“Kemarin sesuai instruksi dan pertimbangan beberapa menteri bahkan atas persetujuan Presiden Joko, kami akan memberikan konsesi batu bara dan cadangan yang cukup untuk dikelola PBNU guna mengoptimalkan organisasi,” kata Bahlil dalam pidato publik di Nahdlatul. YouTube BKPM mengutip laporan Akademi Ulama pada Senin, 5 Maret 2024.

Ia kemudian bertanya kepada siswa yang hadir mengenai pandangan mereka terhadap rencana tersebut. Bahlil pun membeberkan alasannya membagikan IUP min ke ormas keagamaan.

.

Dalam konteks PBNU, Bahlil mengaku bangga dengan kemajuan NU. Selain itu, ia juga mengakui bahwa ibunya adalah kader yang cukup senior di sebuah kelompok agama.

Beliau menyampaikan: “Saudara-saudara sekalian, saya bangga dengan Normal University karena saya dilahirkan dalam rahim seorang ibu yang merupakan kader Normal University.”

Bahlil menegaskan, proses pemberian IUP kepada PBNU sudah dalam tahap finalisasi dan hampir selesai. Kami memahami komitmen tersebut disampaikan Bahlil dalam konferensi publik yang digelar pada 31 Mei 2024, hanya 1 hari setelah terbitnya PP 25/2024 IUPK yang mengatur penambangan batu bara oleh ormas keagamaan.

“Jadi tidak lama lagi saya tandatangani IUP dan berikan ke PBNU karena prosesnya hampir selesai dan itu komitmen saya kepada saudara semua,” tegasnya.