Pakar Intelijen: Pramuka Tidak Boleh ‘Dibubarkan’

robbanipress.co.id – Pakar intelijen Indonesia Jenderal TNI (Purn) A.M. Hendropriyono menegaskan, keberadaan gerakan pramuka harus tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh pelajar tanah air, mengingat posisinya sebagai kerangka pemersatu bangsa.

“Harus dilanjutkan dan wajib. Pramuka adalah kader bangsa, maka dari itu kita berharap Permendikbudristek no. 12 Tahun 2024 yang menghapuskan pramuka perlu direvisi. Pramuka adalah anak-anak yang akan menjadi pemimpin generasi penerus pemilik negara ini, kata Hendropriyono, Selasa, 4 Juni 2024, di Taman Wiladatika, Cibubur. 

Hal itu disampaikan Hendropriyono sesaat sebelum pembukaan Musyawarah Nasional Warga Jaya Indonesia ke-7 yang dihadiri pengurus se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Hendropriyono yang juga Ketua Umum DPP Warga Jaya Indonesia mengganti nama organisasinya menjadi Warga Bumiputra Indonesia (WBI).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pertama ini mengatakan, aturan seperti itu tidak bisa dibuat oleh satu orang. Jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta jiwa dan tidak dapat diperintah oleh satu orang, atau oleh dua orang, atau bahkan oleh tiga puluh orang. Bangsa Indonesia harus mempunyai pemikiran tersendiri, dengan keteladanan dan bimbingan bijak dari pemerintah.

“Anggota Pramuka mempunyai rasa kebangsaan yang kuat. “Mereka harus menjadi Pancasila sejati yang tidak dikosongkan disana-sini karena kepentingan sementara dan kepentingan politik elektoral,” kata mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Hutan ini.

Pada tanggal 25 Maret 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mencabut kegiatan kepramukaan sebagai program ekstrakurikuler wajib di sekolah melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pendidikan Prasekolah, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. .

Hendropriyono mengutip hasil jajak pendapat Pusdatin Kwarnas Pramuka yang menunjukkan 89% pengguna internet dari sekitar 25.000 percakapan di media sosial menentang Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2024. Hanya 11% yang merupakan profesional dalam survei yang berlangsung antara 29 Maret dan 7 April 2024.

Sementara itu, Sekjen Kwarnas Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo mengatakan, situasi ‘pemusnahan’ pramuka bisa diibaratkan sebagai proxy war, yakni situasi di mana ada aktor tertentu yang secara tidak langsung berupaya menghancurkan bangsa justru memecah belah, namun untuk para pemimpin negara yang taat dapat melihat gejala-gejala ini.

“Dari sudut pandang strategis, hal ini berbahaya. Oleh karena itu, Kemendikbud hendaknya mengkaji dan terus memasukkan kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib atau termasuk dalam kegiatan kokurikuler yang disebutkan dalam peraturan formal, dan tidak hanya secara lisan di media, dan harus benar-benar hitam dan jelas. dan putih,” kata Bachtiar.

Menurut Bachtiar, penghapusan pramuka dari kegiatan ekstrakurikuler wajib siswa oleh Presiden Joko Widodo memang menimbulkan kekhawatiran. Presiden juga menugaskan Kwarnas untuk terus memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda melalui pramuka, khususnya di bidang bela negara, cinta tanah air, dan nasionalisme. Baca artikel edukasi menarik lainnya di link ini. Direktur Sunarso, Pimpinan BRI Utamakan Edukasi, Bagikan 5 Langkah Mendorong UKM Indonesia Maju Direktur Sunarso mengungkapkan, perseroan punya strategi untuk memberdayakan UKM agar layak dipandang perbankan dan mendapat pembiayaan robbanipress.co.id.co. kartu identitas 17 September 2024