Pramono-Rano Karno Janjikan Gen Z Jakarta Tak Kena PHK di Debat Cagub DKI, Caranya?
robbanipress.co.id, Pasangan Calon DKI peserta Pilkada Jakarta memasuki musim debat. Dalam sebuah debat, kedua kandidat mengutarakan pendapatnya; Mereka mempresentasikan misi dan rencana.
Misalnya, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pilkada Jakarta 2024 Pramono-Rano Karno memastikan semakin banyak lapangan kerja dan menjawab kebutuhan warga Jakarta dengan lebih mudah dan cepat.
Selain itu, generasi Z dan milenial yang dikenal dengan Rano atau Bang Doel akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan kursus sertifikasi, keterampilan berbicara di depan umum, dan keterampilan keuangan, termasuk memperbanyak pusat pelatihan vokasi di setiap sektor. Daerah.
Hal ini akan membuka ruang kreativitas seluas-luasnya untuk mengembangkan kapasitas dan menjamin ketersediaan layanan kesehatan mental.
Menariknya, kedua kandidat seperti Rano Karno memiliki rencana untuk melindungi generasi milenial Z yang terpuruk dalam perekonomian yang lemah.
Melihat hal tersebut, Pengamat Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo mengatakan sangat menarik melihat visi dan misi program Pramono Anung dan Rano Karno. Pasalnya, visi dan misi yang disampaikan Rano Karno bagus jika nantinya bisa dilaksanakan.
“Kalau bicara DKI banyak permasalahannya. Terutama pengangguran. Ya, ide yang diajukan Rano sangat cocok untuk mengurangi pengangguran khususnya di Jakarta,” kata Karyono kepada wartawan, Senin (7). /10).
Dan dengan rencana keselamatan untuk Gen Z; Hal ini juga memastikan bahwa pelamar kerja yang dibatasi usia dianggap sangat cocok. Apalagi jika Anda memiliki keterampilan dan pelatihan kerja.
Oleh karena itu, jika program Rano Karno dilaksanakan nantinya. Hanya saja perlu dipikirkan matang-matang dan dipertimbangkan secara matang. Karena kalau dilihat dari anggarannya, terlalu mungkin untuk direalisasikan.
“Itu menarik; Karena kita tahu usia menjadi penghalang dan di sisi lain mereka (masyarakat) perlu mendapatkan pekerjaan.
Sementara itu, Karyono menilai APBD DKI bisa mendukung generasi Z yang menganggur dalam posisi anggaran menyelamatkan penduduk dari penggusuran.
“Mengingat posisi anggarannya besar, anggarannya bisa mendukung. Kenyataannya, anggarannya 83,78 triliun, jadi jelas,” jelasnya.
Oleh karena itu, kita semua menantikan dedikasi masing-masing calon untuk bersaing di pilkada. Dan dia merasa Rano Karno meringankan permasalahan di DKI.
Jawabannya harus diutamakan. Jangan hanya menggunakan jargon saja,” jelasnya.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada Februari 2024, diketahui jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283.000 jiwa.
Berdasarkan anggarannya, anggaran pajak dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 83,78 triliun. Sekaligus menerima sebagian dari Rp 7 triliun yang dialokasikan untuk program sektor sosial dan pekerjaan.
Dalam debat calon gubernur DKI pertama Pilgub DKI 2024 yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), gubernur nomor satu itu mengutarakan visi dan aspirasinya -3 Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. pusat kota Jakarta MINGGU 6 Oktober 2024.
Pasangan ini menjuluki “Benyamin S Award” atas kebersihan, kenyamanan, membawa visi dan keinginan untuk memperjuangkan keindahan dan kesejahteraan.
Pramono dan Rano Karno menjelaskan, mereka mengenakan blusukan untuk menyapa masyarakat Jakarta agar memahami situasi setempat. Berdasarkan hasil tersebut, tercatat sekitar 345 ribu warga DKI Jakarta masih menganggur, dan 53 ribu lainnya akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024.
“Kita sudah sebulan lebih menyapa masyarakat Jakarta dan menangis melihat wajah mereka. Kita lihat 354.000 orang menganggur, dan 53.000 orang terancam penggusuran pada 2024. Tanggapi serius. Itu penting,” kata Pramono.
Oleh karena itu, mereka mengadakan pameran setiap tiga bulan di setiap distrik. Kami menawarkan program “Jakarta Karya” yang akan memberikan pelatihan bersertifikat dan mendirikan pusat pelatihan kerja di setiap kabupaten. Selain itu, informasi lowongan kerja juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi JAKI.
Mereka yaitu ASN, BUMD dan swasta berkomitmen memfasilitasi “dari mana saja” dan memudahkan pekerja yang memiliki anak dengan menyediakan tempat penitipan anak di sekitar tempat kerja dan tempat usaha.
“Masalah ini harus diselesaikan secara serius setiap tiga bulan sekali, melalui pelatihan dan pelatihan di pasar tenaga kerja, serta kewaspadaan sehari-hari di kantor untuk memudahkan pekerjaan orang tua – ibu yang bekerja,” tambahnya.