Lampaui APBN, Sri Mulyani Taksir Anggaran Transisi Energi Hijau Tembus Rp 4.330 Triliun 

robbanipress.co.id, Menteri Keuangan (Menkeu) Jakarta Sri Muliani Indrawati mengatakan biaya transisi energi hijau akan mencapai 381 miliar USD. Harga tersebut setara dengan Rp 4,330 triliun dengan kurs 15,412 USD.

“Kebutuhan transisi menuju energi hijau membutuhkan anggaran sekitar US$381 miliar,” kata Sri Mulian pada Sesi Tematik International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) di Senayan, Jakarta, Indonesia. 6). /9).

Shri Mullian memperkirakan kebutuhan anggaran transisi energi bersih lebih besar dibandingkan belanja APBN 2024 atau 1,1 kali APBN.

“Perubahan energi seperti ini sekitar 1,1 kali lipat dari total anggaran Indonesia. Besar sekali,” ujarnya.

Sehubungan dengan kebutuhan fiskal tersebut, Dian mengakui pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung percepatan transisi energi. Untuk itu, pemerintah terus mendukung partisipasi dunia usaha dan dunia internasional dalam percepatan transisi energi hijau Indonesia.

“Tentu anggaran pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan (transisi energi), namun upaya kita teruskan hanya pada alokasi anggaran saja,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mengoptimalkan instrumen keuangan ramah lingkungan dengan menerbitkan green sukuk dan blue bond untuk membiayai proyek pemerintah yang ramah lingkungan. Ia mencontohkan, Indonesia menerbitkan sukuk senilai 7,07 miliar dolar AS pada 2018-2023.

Pemerintah juga terus mengefektifkan pembiayaan kreatif untuk mempercepat transisi energi hijau. Pada saat yang sama, kebijakan pajak karbon diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, memisahkannya dari aktivitas bisnisnya.

“Kami sedang menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan perdagangan karbon lintas batas, sehingga perlu dikaji secara matang apa saja kontribusi negara-negara seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia, siapa yang harus membayar dan berapa besarnya,” tegas Sri Mulian.

Pembicara: Suleman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Shri Mulian sempat menyampaikan rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Dia membenarkan, belum ada rapat khusus terkait persoalan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi.

“Tidak dibicarakan (pembatasan BBM bersubsidi). Ya (belum pernah),” kata Sri Mulian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ia membantah alasan pembatasan BBM bersubsidi adalah karena efektivitas APBN 2025. Shri Mulian mengatakan pembatasan BBM bersubsidi juga tidak dibahas di DPRK.

Dia berkata, “Tidak ada kesepakatan dengan Korea Utara pada tahun 2025.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan rencana penghentian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 Oktober 2024. Ia mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan belum ada keputusan yang diambil.

Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. Kita lihat kondisi di lapangan, belum ada keputusan, belum ada pertemuan, kata Jokowi kepada wartawan, Rabu. ).

Ia mengklarifikasi beberapa alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Jokowi menjelaskan, hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi APBN 2025.

Yang pertama Jakarta, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran. Kedua, kita ingin APBN efisien, terutama sampai tahun 2025, kata Jokowi.