Layanan PDNS 2 Pulih Total
Jakarta, robbanipress.co.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan layanan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 yang terdampak peristiwa serangan siber kini sudah pulih sepenuhnya. “Sejak 25 Agustus, seluruh layanan publik prioritas telah pulih 100 persen, dan data yang terkena ransomware telah dideskripsikan sehingga seluruh data dapat diakses kembali,” ujarnya, Selasa, 24 September 2024. Nezar Patria mengatakan, Proses peninjauan PDNS 2 juga telah selesai dan menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data. “Untuk mematuhi aturan kami menyebutnya 3-2-1. Tiga salinan data, dua media penyimpanan berbeda, dan satu salinan di luar lokasi. Sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diterapkan, sementara dua rekomendasi terkait untuk enkripsi layanan dan hot backup sedang dalam proses implementasi,” tegasnya untuk terus melakukan beberapa pembenahan dalam pengelolaan PDNS yang mencakup penguatan sistem arsitektur, backup environment, serta keamanan dan manajemen. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengguna PDNS juga menjadi Fokus Terpenting Wamenkominfo mengakui adanya tantangan terkait ketersediaan anggaran yang masih jauh dari kebutuhan operasional Menurut dia, agar layanan cloud pemerintah bisa melayani 53 instansi 11 ribu aset virtual, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 486 miliar pada tahun 2025. “Saat ini PDNS membutuhkan anggaran sebesar Rp 542 miliar untuk tahun 2024, namun yang tersedia hanya Rp 257 miliar Artinya operasional “PDNS Oktober 2024 belum memiliki jaminan anggaran. . Untuk tahun 2025 baru tersedia Rp 27 miliar atau sekitar 5,6 persen,” ujarnya. “Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional seperti PDN 1 di Cikarang, Jawa Barat, akunya, mulai September. 15 Tahun 2024, pembangunan PDN 1 telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proses operasional pada bulan November hingga Desember, PDN 1 diharapkan dapat beroperasi penuh pada Januari 2025, dengan keterlibatan BSSN dalam perancangan ICT dan keamanan siber,” jelas Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Perpres tentang Hak Penerbitan: Keadilan Ekonomi Bagi industri pers Indonesia, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan, Perpres 32 Tahun 2024 tentang hak pers penerbit menjamin keadilan ekonomi bagi perusahaan percetakan mulai 1 Oktober 2024